Berdiri pada 19 April 1930, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada April 2016 lalu dibekukan oleh pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga melalui rekomendasi BOPI. Konflik yang membuat semakin suram persepakbolaan Indonesia. Faktanya, ini bukan kali pertama PSSI alami konflik seperti ini. 

Saat sepakbola Indonesia belum juga bangkit dari keterpurukan, induk sepakbola negeri ini, PSSI mendapat ‘hukuman’ dari pemerintah lewat Kemenpora berupa pembekuan organisasi yang kini dipimpin oleh La Nyalla Matalitti. Sepakbola nasional makin carut marut.

Sontak saja hal ini makin membuat sepakbola negeri ini seperti tak miliki harapan untuk menjadi yang terbaik. Fakta sejarah mengungkap bahwa konflik antara PSSI dengan pemerintah bukan kali pertama.

Sejak zaman Indonesia masih jadi bangsa terjajah dan Belanda yang secara de jure merupakan pemerintah kolonial, konflik itu sudah muncul. Menariknya konflik di awal kemunculan PSSI karena semangat para pendiri PSSI untuk membuktikan kepada penjajah bahwa mereka mampu memiliki organisasi sepakbola yang profesional dengan semboyan mereka saat itu, ‘Semangat segala sendiri’. Hal yang sangat kontradiksi jika melihat konflik yang saat ini terjadi.

Berikut rangkuman konflik berkepenjangan antara PSSI dengan Pemerintah:

Era Kelahiran

PSSI lahir saat negeri ini masih terjajah. Semangat anti kolonial yang saat itu sedang menyeruak di dada pemuda Indonesia pun merembes saat PSSI akan dibentuk. Sempat mendapat halangan serta hinaan dari pemerintah kolonial Belanda, PSSI terbentuk pada 19 April 1930.

Sebelum terbentuk, Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) yang saat itu menjadi induk sepakbola yang mengurus sepakbola tanah air melarang orang pribumi untuk membuat perkumpulan sepakbola.

Maret 1930, PSM Yogyakarta berencana mengadakan turnamen amal Voetbalwedstrijden yang rencananya diikuti beberapa bond-bond dari luar kota. Namun rencana itu gagal karena NIVB melarang.

Atas dasar tersebut tidak menyurutkan para insan sepakbola nasional kala itu, pada 10-11 April 1933 di Gedung Hande Proyo dibentuklah panitia persiapan pembentukan organisasi yang diketuai HA Hamid dan sekretaris Ir. Soeratin serta anggota H.Anwar Noto dan M Daslam Hadiwasito.

Keputusan rapat hasilkan empat poin penting:
1. membentuk panitia konferensi
2. menyelenggarakan konfrensi untuk membentuk suatu badan organisasi bond-bond Indonesia untuk menyaingi keberadaan NIVB
3. menyiapkan konferensi tanggal 19 April 1930 di Gedung Sositet Hande Priyo Yogyakarta
4. mengundang semua bond-bond yang ada di pulau Jawa untuk datang.

Penamaan PSSI menurut sejarahnya berlangsung alot. Ada 3 nama yang diajukan yaitu Indonesische National Voetbal Bond (INVB), Persatuan Voetbal Bond Indonesia (PVBI) dan Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia (PSSI). Setelah diadakan voting maka keluarlah nama PSSI dengan Ir Soeratin dan Abdul Hamid didapuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Era Hindia Belanda

Saat dihelat Piala Dunia kali ketiga pada 1938 di Prancis, benua Asia kala itu mendapat undangan resmi dari FIFA untuk mengirimkan wakilnya. Asia memang menjadi benua yang belum pernah mengirimkan wakilnya di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.

FIFA pun memberikan undangan kepada pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjajah negeri ini. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda membentuk Nederlandsch Indisch Voetbal Unie (NIVU) yang tercatat sebagai anggota resmi di FIFA sebagai induk sepakbola di Hindia Belanda.

Di era tersebut, PSSI sudah terbentuk. Meski tidak diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu muncul, Gentlemen Agreement yang berisi skuad Hindia Belanda yang akan dikirim ke Piala Dunia 1938 ialah pemain yang berasal dari NIVU dan PSSI.

Campur tangan politik kolonial pun merembes di sepakbola saat NIVU secara sepihak melanggar Gentlemen Agreement. NIVU hanya memilih pemain yang berasal dari mereka tanpa melibatkan satu orang pun pemain yang berasal dari PSSI. PSSI pun mempersoalkan tentang dipilihnya bendera Belanda sebagai bendera yang akan mewakili Hindia Belanda di Piala Dunia 1938.

Lewat artikel yang diterbitkan oleh Majalah Olah Raga edisi Desember 1937, PSSI menyatakan bahwa isu (ke Piala Dunia) bukanlah suatu yang hangat. Bahwa membangun organisasi dengan “Semangat Segala Sendiri” tetap jadi tujuan utama.

PSSI pun lebih memilih langkah untuk tidak meneruskan konflik dengan NIVU terkait pemilihan pemain di Piala Dunia. Alasanya saat itu PSSI menyebut bahwa secara organisasi mereka masih compang camping dan lebih memilih untuk fokus membereskan rumah tangga mereka terlebih dahulu.

PSSI memang melaksanakan alasannya tersebut untuk membenahi sepakbola nasional dengan semboyan ‘semangat segala sendiri’, kala itu mereka mampu melaksanakan 11 kompetisi dari 1931 hingga 1941 tanpa terhenti satu tahun pun.

Era Dua Kongres (2012)

Saat Indonesia merdeka, konflik di tubuh PSSI pun berlanjut. Kali ini antar saudara sendiri. Pangkalnya saat ketum PSSI, Nurdin Halid yang dilengserkan pada 2010. 18 Maret 2012, dua kubu yang mengklaim sebagai wakil PSSI sama-sama gelar kongres.

Kubu PSSI di bawah Djohar Arifin Husen mengadakan kongres di Palangkaraya. Kongres ini bagi mereka adalah agenda kongres tahunan PSSI.

Sementara di kubu lainnya, Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar Kongres di Ancol, Jakarta. La Nyalla M Mattaliti mendapatkan 79 suara dan terpilih menjadi ketua di kongres ini. Kubu ini kemudian lebih memilih disebut sebagai PSSI yang sah dibanding KPSI.

Pemerintah saat itu mengaku tidak bisa serta-merta membubarkan Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI), meski di satu sisi pemerintah hanya mengakui Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai organisasi yang sah. Alasannya, menurut Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Joko Pekik saat itu, KPSI juga didukung anggota PSSI, sehingga akhirnya lahir Kongres Luar Biasa di Ancol, Jakarta, pada Maret lalu.

Perseteruan dua kubu ini coba didamaikan oleh AFC di Malaysia pada 7 Juni 2012. Meski sama-sama menandatangani kontrak kesepahaman, namun keduanya belum juga bisa berdamai.

Perdamaian keduanya baru tercipta pada 17 Maret 2013. Dalam perdamaian ini, Djohar tetap menjadi ketua sementara La Nyalla menjadi wakil ketua.

Advertisements